Covid19 Dan Kegamangan Insan Pendidik

Pertanyaan yang mengemuka saat ini adalah, “Covid-19 berkah atau musibah?” Sebagian besar orang pastilah akan menjawab “musibah”. Dan ini wajar karena dengan mewabahnya Covid-19, banyak orang kehilangan pekerjaan, pedagang yang kehilangan tempat mangkal (seperti pedagang jajanan di sekolah yang terpaksa jualan keliling lantaran sekolah tempatnya mangkal ditutup sementara) termasuk juga hilangnya “keceriaan” dari wajah anak-anak yang terpaksa “tidak bisa sekolah dan bermain dengan teman-temannya” karena sekolah “dilarang” untuk beroperasi seperti biasa demi keselamatan “anak didik” mereka.

Covid-19 yang kini tengah mewabah dan entah kapan akan selesai, juga berimbas ke dunia pendidikan. Keharusan menggunakan metode daring (dalam jaringan) apapun namanya (Whatsapp, Google Meeting, Zoom Cloud Meeting, …) sebagai pengganti “metode tatap muka (direct learning)” telah membuat sebagian insan pendidik (guru) khususnya guru sekolah dasar, kalau tidak dikatakan semua, “gamang” dan “kelimpungan.”

Pasalnya tidak semua guru memiliki pemahaman dan kemampuan penguasaan teknologi yang mumpuni. Tambahan pula tidak semuanya memiliki fasilitas (seperti laptop, komputer desktop, smartphone yang “lumayan canggih”) untuk menopang proses belajar secara daring tersebut. Belum lagi masalah tambahan biaya untuk membeli paket data agar proses pembelajaran daring tersebut bisa berlangsung.

Meskipun sebetulnya hal ini bukan merupakan “kewajiban pribadi“ para guru tapi “kewajiban setiap satuan pendidikan baik formal dan nonformal” untuk menyiapkan sarana dan prasarana penunjang guna menjamin kelancaran proses belajar mengajar di sekolah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) Pasal 45 ayat (1).

Pastinya, pasal ini tidak hanya berlaku bagi institusi pendidikan yang dikelola pemerintah namun juga non pemerintah meskipun perbedaan “kemampuan finansial” sering menjadi kendala tersendiri.

Sebetulnya, pendidikan jarak jauh yang sekarang ini sedang “naik daun” dengan mewabahnya Covid-19 bukanlah sesuatu yang asing. Paling tidak hal ini telah disinggung, meskipun bukan secara khusus untuk menghadapi situasi darurat seperti sekarang ini dengan tengah mewabahnya Covid-19, di dalam UU Sisdiknas Pasal 31, di mana didalamnya tersirat secara jelas bahwa: “(2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler; (3)  Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.”