Tolak Pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja, Kader Demokrat Kompak dari Pusat sampai Daerah

Ruhiyat Sujana, anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor, berorasi saat menerima peserta aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. (Foto/IST)

Kawani.id | Bogor, – Sikap politik Partai Demokrat yang memilih walk out rapat paripurna DPR –RI dengan agenda utama pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja menjadi undang-undang didukung penuh semua kader, karena dalam situasi pandemi Covid -19, pengesahan RUU tersebut kurang tepat.

“Partai Demokrat dari awal sampai akhir sikapnya tegas menolak pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja. Apa yang diputuskan Fraksi Demokrat DPR –RI merupakan masukan dari para kader yang ada di daerah dan simpatisan partai,”kata Anggota Fraksi Partai Demokrat, DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ruhiyat Sujana, kepada Kawani.id, Rabu (07/10/2020)

Mantan aktivis itu pun mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang terkesan memaksakan RUU Ciptaker disahkan menjadi undang-undang. Padahal kondisi di lapangan, rencana itu banyak ditolak kaum pekerja atau buruh di semua daerah, lantaran adanya beberapa aturan yang dinilai merugikan kaum pekerja.

“Inilah yang kita sayangkan, seharusnya pemerintah mendengar apa yang diinginkan rakyat, bukan sebaliknya malah memaksakan, agar RUU itu disahkan menjadi undang-undang. Anehnya lagi, pengambilan keputusan soal RUU itu dilaksanakan di hari Sabtu (03/10/2020), sebelum disahkan Senin (05/10/2020) ,”tegasnya.

Sebagai informasi, sehari setelah RUU Ciptaker disahkan, Selasa (06/10/2020) kaum pekerja dan mahasiswa di sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU tersebut, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mahasiswa yang tergabung dalam wadah Aliansi Mahasiwa Pencinta Alam (Mapala) menunjukan aksi protesnya dengan membentangkan spanduk berwarna kuning di jembatan Sungai Cianten di wilayah perbatasan Cibungbulang-Leuwiliang.

Penulis : KWN 10
Editor : KWN 01