Pandemi Covid -19,Ini Dampak Terhadap Kabupaten Bogor

Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bogor, Ujang Jaelani

Kawani.id | Bogor, – Angka penduduk miskin di Kabupaten Bogor, pada tahun 2020 berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) melonjak menjadi 465.670 orang. Lonjakan terjadi, imbas atau efek dari adanya pandemi Covid-19

“Sebelum pandemi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor mencapai 6.66 persen, nah sejak adanya pandemi di tahun 2020 jumlahnya naik menjadi 7,69 persen,” kata Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bogor, Ujang Jaelani, Senin (22/02/2021).

Faktor penyebab melonjaknya jumlah penduduk miskin, kata Ujang, yakni pengangguran. Naiknya angka pengangguran ini, karena sejak pandemi melanda, banyak perusahaan yang terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

“Pandemi efek dampaknya sangat luar biasa dan dirasakan secara global, artinya tak hanya di Indonesia saja, tapi di sebagian besar negara, perusahaan pun banyak yang tutup dan terpaksa merumahakan para pekerjanya,”ujarnya.

Berdasarkan catatan BPS, Ujang menyebut, angka pengangguran meningkat hingga 5,23 persen. Atau dari 9,06 persen menjadi 14,29 persen. “Kalau dijumlah, angka pengangguran di Kabupaten Bogor sebanyak 390.371 orang atau 14,29 persen ditahun 2020,” ungkapnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan sejumlah program untuk membantu warganya yang tak memiliki pekerjaan agar bisa mendapatkan penghasilan lagi, salah satunya dengan meluncurkan program Satu Miliar Satu Desa (SamiSade) yang didalamnya ada program padat karya.

“Dengan adanya program SamiSade, warga yang tak punya pekerjaan minimal bisa kembali bekerja di proyek-proyek pembangunan infrastruktur desa,”kata Bupati Ade Yasin, baru-baru ini.

Ade mengatakan, program SamiSade tujuannya untuk memulihkan ekonomi di tingkat desa yang terkontraksi akibat adanya pandemi Covid -19. “Tahun 2021 ini, tidak bantuan sosial (Bansos), tapi semuanya dimasukan di SamiSade melalui pekerjaan,”katanya.

Wakil Bupati Iwan Setiawan menambahkan, pada tahun 2021 ini, pihak ketiga yang memiliki pekerjaan infrastruktur dengan dana bersumber dari APBD diwajibkan merekrut warga lokal atau setempat untuk dipekerjakan.

“Jumlah proyek infrastruktur di 2021 ini kan lumayan banyak lah. Kami wajibkan semua penyedia jasa memberikan porsi untuk warga lokal. Ini kami tekankan, agar warga setempat tak jadi penonton di daerahnya sendiri,” tegas Iwan menutupi.

Penulis : KWN 01